Ini Kata Kiai-kiai Tapal Kuda soal Sertifikasi Khatib
jpnn.com - jpnn.com -Rencana sertifikasi khatib sudah sampai ke telinga kiai-kiai di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi).
Mereka memiliki dua pandangan. Asal tidak menjadi prosedur yang menyulitkan ulama, maka sertifikasi itu bisa saja diterima agar umat tahu siapa yang layak dan tidak menjadi khatib.
"Namun kalau merugikan perkembangan umat islam, ya kami tidak setuju. Kalau mendorong kemajuan, kami setuju," kata KH Hasyim Ubaidillah, salah satu pengkhotbah Jumat, di Probolinggo, Rabu (1/2).
Dia juga menyinggung soal adanya rencana standarisasi tema khotbah. Bagi para ulama, tema di setiap daerah bisa saja berbeda. Tapi, syarat-syarat wajib khotbah, harus dilaksanakan. "Kalau soal itu kami pikir sudah sewajibnya para khatib tahu, nggak perlu distandarkan," paparnya.
Yang pasti, lanjut pria 56 tahun ini, tema akan dilihat menyesuaikan dengan kebutuhan warga atau umat islam di daerah setempat. Hanya, sudah menjadi kewajiban para ulama untuk tidak membawa masyarakat kepada perpecahan dan menjadikan khotbah sebagai ajang provokasi.
"Jangan mengarahkan ke nilai yang tidak tepat, membawa perpecahan umat, menyebarkan kebencian," tandasnya.
Sementara itu, Kiai Kampung asal Sumenep, Madura, KH Khozin meminta agar kinerja para ulama untuk menyampaikan kebaikan, mengingatkan umat, dan mengarahkan ke kebenaran tidak dipersulit.
"Jangan sampai soal sertifikasi, ada aturannya, membuat para ulama malah kesulitan. Aturannya tidak boleh bikin menyulitkan," paparnya.
Rencana sertifikasi khatib sudah sampai ke telinga kiai-kiai di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo,
- Usulan Terbaru BPIH, Turun Dibandingkan Proposal Sebelumnya
- 34 Calon Jemaah Haji Kotawaringin Mengundurkan Diri, Alasannya Berbeda-beda
- Kemenag Targetkan 1000 Kampung Moderasi Beragama Rampung di 2025
- Gus Yahya Merespons soal Wacana Meliburkan Sekolah Selama Ramadan, Silakan Disimak
- Biaya Haji 2025, Pemerintah Usulkan Bipih Rp 65,3 Juta
- Refleksi dan Proyeksi Kemenag 2025, Saatnya Introspeksi