Ini Kata Mendagri Soal Perjanjian Preman Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan kebijakan diskresi terkait barter pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab diskresi menurutnya, dimungkinkan sepanjang tidak ada aturan yang mengatur kebijakan terkait. 

"Contohnya, tidak ada aturan terkait larangan minum kopi. Lalu kemudian kepala daerah menerbitkan aturan boleh minum kopi. Ya silahkan saja. Tapi kalau keputusan diskresi minum kopi di kemudian hari menimbulkan permasalahan, tetap harus dicermati dengan baik," ujar Tjahjo, Senin (23/5).

Meski tidak masalah, aparat hukum kata Tjahjo, tetap dapat mengkaji apakah di balik langkah gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut, terdapat indikasi pelanggaran hukum. Langkah ini dimungkinkan karena aparat bekerja berdasarkan aturan hukum. Sehingga tidak melihat dari sisi diskresinya. 

"Misal, aparat hukum melihat apa ada proses gratifikasi atau tidak, pengambilan keuntungan (pribadi,red) atau tidak. Jadi kalau kebijakan (diskresi,red) untuk kemaslahatan daerah, tidak masalah. Tapi kan ada rambu-rambu (yang harus diawasi,red)," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengakui, ada 13 proyek PT Muara Wisesa Samudra, perusahaan anak usaha Agung Podomoro yang anggarannya akan dijadikan pengurangan kontribusi tambahan proyek reklamasi.

Ahok juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, proyek pengurang kontribusi tambahan dilakukan berdasarkan wewenang diskresi yang dimiliki. Keputusan juga dijadikan pengikat komitmen pengembang yang awalnya menolak membayar kontribusi tambahan di depan, sebab izin pelaksanaan reklamasi belum terbit. Ahok menyebut kesepakatannya dengan pengembang ini sebagai "perjanjian preman"

Selain Agung Podomoro, kebijakan juga diberlakukan pada PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah dan PT Jaladri Eka Paksi.(gir/jpnn)