Ini Kata Tim Jokowi soal Batalnya Pelantikan Doni Monardo
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Arsul Sani, memastikan tidak ada masalah dengan batalnya pelantikan Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Arsul memastikan tidak ada unsur politis di balik batalnya pelantikan pengganti Willem Rampangilei yang sedianya dijadwalkan, Rabu (2/1).
“Ya tidaklah. Karena memang soal pelantikan, itukan lebih soal seremonial,” kata Arsul kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, yang semestinya dipersoalkan itu kalau pejabatnya sudah dikomunikasikan, diumumkan ditunjuk, tapi dibatalkan penunjukannya.
“Kalau soal pelantikan itu soal seremonial saja, itu bukan hal yang besarlah. Tidak ada masalah soal itu,” ungkapnya.
Sekretaris jenderal (sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itupun menilai rekam jejak Letjen Doni cukup baik. Baginya, mantan Danjen Kopassus, itu bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.
“Paling tidak bagi saya termasuk he is the person make something to be done, artinya sesuatu yang ditugaskan kepadanya itu akan dilaksanakan dengan baik. Itu kalau saya liat catatan kariernya beliau,” katanya.
Termasuklah saat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Arsul, hal ini justru menunjukkan profesionalis Doni sebagai pejabat publik.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Arsul Sani bicara mengenai batalnya pelantikan Doni Monardo sebagai kepala BNPB
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi