Ini Kejanggalan Pemecatan Doli Versi Senior di Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Partai Golkar (IBU) Indra Bambang Utoyo menduga ada kejanggalan dalam pemecatan terhadap Ahmad Doli Kurnia dari partai yang kini dipimpin Setya Novanto itu. Sebab, pemecatan terhadap koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu tanpa melalui mekanisme baku.
Indra yang juga ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP Golkar mengatakan, mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang beringin itu maka ada mekanisme yang harus dilalui sebelum memecat kader. Proses pemecatan dimulai dengan peringatan hingga tiga kali.
Jika tiga kali peringatan tak digubris, maka pemecatan ditentukan dalam rapat pleno DPP. Hanya saja, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham justru langsung menandatangani surat keputusan pemecatan tanpa mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
“Menurut saya putusan pemecatan Doli itu tergesa-gesa. Dan dalam keadaan partai seperti ini, rasanya tidak bagus," ucap Indra di Jakarta, Minggu (3/9).
Politikus yang beken disapa dengan inisial IBU itu menambahkan, di tengah persoalan besar yang dihadapi Golkar, mestinya DPP partainya memanggil Doli untuk berdiskusi. Sebab, dia berkaca pada pengalaman yang lalu, begitu terjadi pemecatan kader biasanya diikuti perpecahan internal.
Bahkan untuk menyatukan kembali butuh waktu dan menguras energi. Apalagi, katanya, sekarang ini Golkar dalam kondisi tang tidak bagus.
"Saya pikir kenapa tidak diajak diskusi dulu. Dan seharusnya sepengetahuan saya, keputusan untuk memecat seorang anggota itu dirapatkan dalam rapat pleno," ulasnya.
Indra menambahkan, Doli memang punya hak untuk mempertahankan diri di Mahkamah Partai Golkar. Namun, Indra tetap berharap agar DPP Golkar kembali mempertimbangkan pemecatan terhadap Doli.
- Golkar Dorong Pemuda Jadi Duta Diplomasi Politik di ASEAN
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Golkar Hormati Hak Prerogatif Prabowo dalam Reshuffle Kabinet
- Soal Demonstrasi Indonesia Gelap, Elite Golkar: Bagus, Membuat Peringatan Waspada
- Reses DPRD DKI, Alia Noorayu Laksono Serap Aspirasi Masyarakat Jakarta Timur.