Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut

2. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menerbitkan HGU terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan sudah mengurus HGU paling lambat 3 Desember 2025.

3. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menindak tegas 194 badan hukum yang memiliki IUP, namun belum mengurus HGU melalui satgas kelapa sawit dengan alas hukum dan kewenangan kuat agar tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari.

4. Komisi II DPR RI mendesak Menteri ATR/BPN RI segera melakukan audit investigasi lengkap secara terbuka terhadap seluruh SHGB dan SHM yang diterbitkan di area/atas laut, serta membatalkan dan/atau mencabut SHGB dan SHM yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komisi II DPR RI juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditintak tegas dan diproses hukum.

5. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI menyelesaikan pendaftaran tanah Ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

6. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertahanan melalui tim kerja Komisi II DPR RI bersama kementerian ATR/BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur, serta status penyelesaiannya dapat diakses publik di website Kementerian ATR/BPN secara real-time

7. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk segera mengusulkan revisi sejumlah UU sektor Pertanahan dan Tata Ruang ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan, seperti prosentase luasan lahan plasma, penegakan hukum di sektor Pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang. (ast/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: