Ini Kritik Gerindra Terhadap Nota Keuangan APBN 2017

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan pokok-pokok nota keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional. 

Ini disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra M Nizar Zahro, dalam sidang paripurna pemandangan umum terhadap nota keuangan dan Rancangan APBN 2017 di Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Nizar menyebutkan bahwa fraksinya sependapat dengan pemerintah bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Tapi hal itu belum sepenuhnya tergambar di RAPBN 2017.

"Niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal, yang kemungkinan masih akan berlanjut karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan negara yang telah ditetapkan," kata Nizar.

Berkaitan dengan asumsi makro dalam RAPBN tahun 2017 telah ditetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3-5,9 persen, inflasi 3-5 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.650-Rp 13.900 per dolar AS, dan SBN 5-5,5 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45/barel. Lifting minyak 780 ribu barel per hari.

Penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi misalnya, dinilai Gerindra cenderung bersifat moderat. Seharusnya pemerintah lebih optimistis karena sudah ada beberapa sentimen positif seperti kebijakan pengampunan pajak dan hadirnya tim ekonomi baru hasil reshuffle kabinet.

Penetapan inflasi 3,5 persen dalam RAPBN 2017, mengesankan bahwa pemerintah belum memiliki strategi jitu untuk menjinakkan inflasi agar lebih rendah dan bersaing dengan negara lain. 

Soal lifting minyak mentah 780 ribu barel per hari juga dianggap menunjukkan kemunduran konsistensi pengelolaan migas nasional. Jumlah itu berada pada kisaran tengah dari target lifting minyak yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR akhir Juni lalu.