Ini Kritikan Tajam Presiden KSPI untuk Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut perusahaan sebenarnya telah berupaya mencegah terjadinya PHK. Namun apa daya kondisi perekonomian memang terus melemah.
      
Said mencontohkan pada kuartal pertama ada banyak perusahaan yang sudah mati-matian melakukan efisiensi. Upaya itu dilakukan dengan mengurangi jam kerja buruh. Selain itu ada juga kebijakan merumahkan karyawan.
      
"Merumahkan itu maksudnya dalam seminggu harusnya 5 hari kerja. Tapi terjadi efisiensi 3 hari kerja, 2 hari di rumah," jelasnya. Tapi kenyataannya hal itu juga tidak bisa membantu nafas perusahaan.
      
Said justru lebih meminta pemerintah sungguh-sungguh menjalankan sejumlah kebijakan yang bisa mencegah perlambatan ekonomi.

Sebab bagi serikat pekerja, kebijakan pemerintah saat ini sebatas retorika. Said mencontohkan Presiden Jokowi yang menyatakan perekonomian Indonesia membaik. Tapi, kenyataan di lapangan serapan APBN rendah.
      
Regulasi yang bisa mencegah perlambatan ekonomi juga belum sepenuhnya dijalankan. Terutama kebijakan terkait beban logistik dan kepelabuhanan. Kasus dwelling time, kata Said bisa menjadi contoh nyata.

Menurut dia, kasus itu menunjukan pemerintah belum serius membenahi kebijakan kepelabuhanan.
      
Said berharap dwelling time bukan berhenti pada pengungkapan perkara di Tanjung Priok. Namun kejadian itu juga menjadi trigger perbaikan peraturan kepelabuhanan. "Banyak pengusaha yang mengeluh beban produksinya tinggi karena dwelling time itu," ujarnya.
      
Penegakan hukum harusnya juga dilakukan di pelabuhan lain. Sebab praktek tercela seperti itu pasti terjadi di daerah lain juga. "Jangan hanya di Tanjung Priok karena sebelumnya presiden sidak ke sana. Pelanggaran di pelabuhan daerah lain juga harus diungkap," jelasnya.

Faktor-faktor itulah yang tanpa disadari menjadi beban bagi para pengusaha yang efeknya kemudian ke para buruh.  (mia/gun/bil/bay/gen/wan)