Ini Langkah Kemendagri Meminimalkan Celah Korupsi Dana Desa
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pengawasan dana desa yang dilakukan pihaknya sudah sangat komprehensif.
“Jika memang ada permasalahan yang terjadi, hanya 500 desa dari 74.910 desa yang menerima dana tersebut,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (9/8).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai intensitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus ditingkatkan.
"Mulai penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban," ucapnya.
Untuk diketahui, skenario penyaluran dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16/2014 tentang Desa.
Kemendagri melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sementara penyaluran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan teknis penggunaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transamigrasi.
Kemendagri dibantu oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 tentang Desa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pengawasan dana desa yang dilakukan pihaknya sudah sangat komprehensif.
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Mendes Yandri Sebut Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Kurang 20 Persen
- Mendes Yandri Susanto Ajak Seluruh Kades Manfaatkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
- Dorong Kades Optimalkan Dana Desa, Misbakhun Gandeng BPKP Gelar Bimtek
- Diduga Korupsi Dana Desa Rp 769 Juta, Kepala Desa Muara Baru Ditangkap
- Terima JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Ingin Perkuat Pengawasan Dana Desa