Ini Langkah Kemendagri Meminimalkan Celah Korupsi Dana Desa
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pengawasan dana desa yang dilakukan pihaknya sudah sangat komprehensif.
“Jika memang ada permasalahan yang terjadi, hanya 500 desa dari 74.910 desa yang menerima dana tersebut,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (9/8).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai intensitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus ditingkatkan.
"Mulai penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban," ucapnya.
Untuk diketahui, skenario penyaluran dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16/2014 tentang Desa.
Kemendagri melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sementara penyaluran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan teknis penggunaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transamigrasi.
Kemendagri dibantu oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 tentang Desa.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pengawasan dana desa yang dilakukan pihaknya sudah sangat komprehensif.
- Paslon Nawaitu Janji Dana Desa Rp 500 Miliar hingga Target Riau Emas, Realistis?
- Oknum Kades Ngemplak Viral di Media Sosial Gegara Dugaan Pemangkasan BLT Dana Desa
- Andra Soni Janjikan Bantuan Rp 300 Juta per Desa Jika Terpilih di Pilgub Banten
- Sontoloyo, Kades Ini Korupsi Dana Desa untuk Hiburan Malam
- Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Tegal
- 2 Tersangka Korupsi Dana Desa di Lombok Tengah Ini Ditahan