Ini Lima Kelompok yang Berpotensi Besar Lakukan Korupsi di 2016

JAKARTA -- Pengamat dari Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, tren dan kecenderungan praktik korupsi 2016 akan banyak terjadi pada lima area.
Pertama, lingkaran terdekat presiden yakni sejumlah kementerian, eks relawan pendukung Jokowi yang menduduki sejumlah jabatan strategis.
"Bahkan orang-orang terdekat presiden," tegas Muradi menjawab JPNN, Rabu (30/12).
Area kedua adalah elit politik partai politik pendukung Jokowi yang secara terbuka atau diam-diam menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Area ketiga adalah sejumlah kepala daerah yang juga menyalahgunakan kekuasaannya.
Area keempat, praktik penyimpangan yang terjadi di BUMN dan anak perusahaannya. Kelima, praktik penyalahgunaan kekuasaan di lembaga penegakan hukum dan pertahanan keamanan. "Baik Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya," kata Muradi.
Sementara, praktik penyimpangan di TNI dan Kementerian Pertahanan meski belum yang diproses secara terbuka namun kata Muradi, perlu ada komitmen dari Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk secara bertahap melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses hukumnya.
Ia menambahkan, khusus untuk DPR dan elit politik partai akan disasar secara simultan oleh tiga lembaga penegakan hukum antikorupsi, KPK, Kejaksaan dan Polri. "Artinya, DPR dan elit politik lainnya tetap akan dilakukan secara simultan dengan tren lima area lainnya yang menjadi kefokusan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2016," ungkap Muradi yang juga Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Unpad itu. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Pengamat dari Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, tren dan kecenderungan praktik korupsi 2016 akan banyak terjadi pada lima
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KOMIK Apresiasi KPK atas Penahanan Kasus Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan