Ini Lima Maskapai Nakal yang Langgar Izin Terbang

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan hasil evaluasi audit rute penerbangan yang sudah dilakukan pihaknya selama beberapa minggu terakhir. Hasilnya, selain AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang melanggar izin terbang pada Minggu (28/12) lalu, ada sekitar 61 penerbangan dari lima maskapai yang diketahui melanggar perizinan yang sudah ditetapkan Kemenhub.
"Berdasarkan data yang diperoleh ada sebanyak 61 penerbangan dari lima maskapai yang melanggar perizinan yang ditetapkan," ujar Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jumat (9/1) petang.
Lima maskapai itu yakni, Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Trans Nusa dan Susi Air. Dalam pelanggaran terbang tersebut, didapati Lion Air yang paling banyak melakukan pelanggaran.
"Garuda Indonesia empat pelanggaran, Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Trans Nusa satu pelanggaran dan Susi Air 3 pelanggaran," sebutnya.
Semua pelanggaran tersebut kata Jonan merupakan pelanggaran rute domestik. Untuk rute mana saja yang telah dilanggar, pihaknya enggan menyebutkan dengan dalih fokus pada pelanggaran terbang, bukan rute terbang.
"Kalau rute-rute mana saja, saya ndak hapal, karena kami fokus pada pelanggaran terbang yang dilakukan maskapai, bukan pada rute mana saja," tandas mantan Dirut KAI ini. (chi/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan hasil evaluasi audit rute penerbangan yang sudah dilakukan pihaknya selama beberapa minggu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Serangan Umum 1 Maret, Klaim & Versi (daripada) Soeharto
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja