Ini Obsesi Fahri Hamzah Mendirikan PKS
jpnn.com - JAKARTA - Partai politik mestinya menjadi institusi pembebasan manusia dari semua bentuk-bentuk penjajahan. Karena alasan itu, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ia bersama-sama dengan teman-temannya mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Waktu saya mendirikan PKS, pikiran saya ketika itu partai politik adalah institusi untuk pembebasan," kata Fahri, di sela-sela buka puasa bersama, di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (27/6).
Karena dasar berpikirnya untuk pembebasan lanjutnya, maka partai politik berkewajiban untuk membesarkan kadernya. "Kalau kadernya sudah besar, maka melekat satu kebebasan bagi kadernya untuk mengurus bangsa dan negara," ujar dia.
Tapi dalam perjalanannya lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, partai politik tidak memberikan kebebasan kepada kadernya. "Perkembangannya tidak ke sana, malah menyuruh kadernya nyari sumber daya," ujar Fahri.
Partai politik di sebuah negara demokrasi kata Fahri, harus jadi perguruan tinggi bagi anak-anak bangsa yang hebat-hebat ini. Setelah selesai didiklat, mestinya disuruh pergi tapi untuk mengurus bangsa.
Karena telah terjadinya kesalahan fungsi partai politik, Fahri mengajak semua anak bangsa untuk memperbaikinya.
"Ini tugas kita bersama bagaimana mengembalikan partai politik ke habitatnya," pungkas Fahri.(fas/jpnn)
JAKARTA - Partai politik mestinya menjadi institusi pembebasan manusia dari semua bentuk-bentuk penjajahan. Karena alasan itu, menurut Wakil Ketua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025, Hutama Karya Percepat Tol Palembang-Betung
- Yayasan Merah Putih Peduli Nyekar di Makam RM Margono Djojohadikusumo
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi