Ini Para Kandidat Menteri, Ruhut Jagokan Luhut
jpnn.com - JAKARTA -- Sejumlah nama disebut-sebut punya peluang mengisi empat pos menteri koordinator di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Fakhrul Rozi sebagai kandidat Menko Politik Hukum dan Keamanan. Muhaimin Iskandar disebut-sebut juga berpeluang menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya.
Darmin Nasution, Sri Mulyani, Agus Martowardoyo untuk pos Menko Perekonomian. Tedjo Edhy untuk pos Menko Maritim dan Sumber Daya Alam.
Politisi Partai Demokrat yang dari awal mendukung Jokowi-JK, Ruhut Sitompul dikonfirmasi mengaku tidak terlalu dekat dengan sosok-sosok yang disebut itu, kecuali Luhut Panjaitan.
"Kalau yang lain aku tidak dekat. Tapi, kalau Luhut aku dukung dia," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10).
Di mata Ruhut, sosok Luhut bukan orang sembarangan. Luhut punya banyak pengalaman dan rekam jejak gemilang. Selain itu, Luhut juga merupakan pengusaha sukses.
"Kita tahu track record beliau. Beliau (pernah jadi) komandan antiteror. Kita tahu bagaimana dia di Kopassus. Bagimana dia di Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Bagaimana dia sebagai Dubes di Singapura," kata Ruhut.
Karenanya, ia menganggap sosok Luhut sangat tepat dan akan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Menkopolhukam. "Jadi, kita tahu Pak Luhut memang pekerja keras. Saya rasa dia sangat menguasai kaitan dengan menkopolhukam," katanya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Sejumlah nama disebut-sebut punya peluang mengisi empat pos menteri koordinator di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi