Ini Pembicaraan Fadli Zon dengan Pimpinan KPK
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pemberantasan korupsi bukan sesuatu yang mudah. Sebab korupsi telah terjadi di seluruh cabang kekuasaan bahkan melebar ke seluruh sektor aktifitas kehidupan warga Indonesia.
“Fenomena tindak pidana korupsi yang mewabah ini tadi kami bicarakan dengan pimpinan KPK. DPR ingin bekerja sama dengan KPK untuk sama-sama mengurangi dan memberantas korupsi di Indonesia dan berbagai tempat lain,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (12/10).
Terkait dengan revisi UU KPK, Fadli mengungkapkan, Pimpinan KPK menyampaikan berbagai masukan tentang adanya sejumlah usulan revisi UU KPK yang beredar saat ini.
“Saya jelaskan kepada pimpinan KPK, tidak semua isu yang beredar di masyarakat tentang pasal-pasal revisi UU KPK itu merupakan usulan DPR karena memang belum dibahas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden untuk membicarakan solusi atas revisi UU KPK.
“Kita di DPR sudah sepakat bertemu dengan Presiden untuk melakukan rapat konsultasi terkait revisi UU KPK. Rapat konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan solusi apa yang harus dilakukan?,” ujar Fadli.
Fadli Zon juga menyatakan kepada pimpinan KPK bahwa tidak ada upaya melemahkan atau membubarkan KPK.
“Kalau ada revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK pasti untuk perbaikan dan penguatan,” katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pemberantasan korupsi bukan sesuatu yang mudah. Sebab korupsi telah terjadi di seluruh cabang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan