Ini Penilaian Pendukung Jokowi-JK untuk Menteri Yasonna

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Komite Masyarakat Prodem Pendukung (KMPP) Jokowi-JK, Noer Arifin mengatakan agenda utama reformasi 1998 adalah membangun pemerintahan yang demokratis, jujur dan bersih. Dalam perjalanan selama 18 tahun, demokrasi dengan kepemimpinan masyarakat sipil bersama Jokowi-JK, justru terjadi pencederaian demokrasi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membredel parpol yang tidak ikut mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.

“Posisi pemerintah terkait UU Parpol dalam hal ini Kemenkumham yang harusnya independen dalam menyikapi masalah kisruh di tubuh PPP dan Golkar. Ini malah mengadu domba," kata Arifin di Jakarta, Jumat (29/4).

Cara-cara kotor yang dilakukan Laoly itu, lanjutnya, sangat mencoreng pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan hak konstitusi warga negara untuk berdemokrasi melalui partai politik.

“Yasona Laoly tidak bisa menciptakan iklim politik nasional dengan kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 di hadapan kami," ungkapnya.

Dia menjelaskan, hal paling mencoreng pemerintahan Jokowi adalah keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP PPP yang dipimpin Romahurmuziy, melalui surat Nomor M.HH-06.AH.11.012016 dinilai sangat melawan hukum mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang diajukan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

“Karenanya, Komite Masyarakat Prodem Pendukung Jokowi-JK mendesak Jokowi untuk me-reshuflle Yasonna karena telah mencoreng pemerintahan Jokowi-JK yang demokratis dan anti-kekerasan," pinta Arifin.

Karena itu, pihaknya juga mendesak KPK untuk menyelidiki adanya dugaan aliran dana ke Menkumham terkait pengesahan SK Kepengurusan PPP.

“Diduga ada aliran dana puluhan miliar terkait keluarnya SK itu ke Kemenkumham," imbuh Arifin.(fas/jpnn)