Ini Penilaian Tantowi soal Pemerintahan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini sering di luar nalar. Menurutnya, hal itu sebagai imbas lantaran sejak awal pemerintahan Jokowi memang bekerja secara irasional.

"Ini kan dimulai dari pemerintah yang mengambil sikap dan tindakan yang tidak rasional. Bermula dari kebijakan tiga kartu sakti itu langsung dieksekusi dan tidak dibicarakan dengan DPR. Padahal, pemerintah seharusnya membicarakannya dengan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dalam anggaran. Ini tidak dilakukan dan di sinilah mulai kekacauan demi kekacauan," kata Tantowi kepada wartawan, Rabu (18/3).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantongi persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karenanya, sambung Tantowi, anggota DPR berhak tahu program-program yang dibiayai uang negara.

"DPR harus tahu, apakah program itu layak dan bermanfaat buat rakyat. Karena semua tidak rasional, jadinya berantakan," tegasnya.

Tantowi menambahkan, tindakan yang tidak rasional berlanjut ketika pemerintah menaikan harga bahan bakar mintak (BBM) bersubsidi di saat harga minyak dunia justru turun. Berbagai desakan masyarakat agar pemerintah membatalkan keputusan menaikkan harga BBM juga tak digubris.

"Begitu juga halnya ketika Jokowi sebagai presiden meminta persetujuan untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan kemudian disetujui oleh DPR. Tapi Jokowi batal melantik dan ujug-ujug menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri, yang kemudian ditunda juga," tegasnya.

Kasus lainnya ujar Tantowi, terkait dengan hukuman mati kasus narkoba yang seharusnya langsung bisa dieksekusi, kemudian ditunda tanpa alasan yang jelas. Yang paling mutakhir kata dia, adalah masalah Golkar.

"Munas Partai Golkar di Bali yang paling rasional, karena diikuti semua DPD I dan DPD II justru tidak diakui pemerintah. Sementara Munas Jakarta yang pemegang mandatnya palsu, tidak korum, malah diakui," pungkasnya.(fas/jpnn)