Kiai Mutawakkil Beri Klarifikasi soal Kabar Menolak Khofifah

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutnya menolak bertemu Khofifah Indar Parawansa. Sebab, kenyataannya memang tidak menolak keinginan calon gubernur Jawa Timur itu untuk bertemu. 

Menurut Kiai Mutawakkil, tim pemenangan Khofifah telah mengunjungi PWNU Jatim dan menemuinya pada awal Januari lalu. Tujuannya meminta waktu agar pasangan Khofifah dan Emil Dardak bisa berkunjung ke PWNU Jatim dalam rangka silaturahmi.

Namun, Kiai Mutawakkil belum bisa mengagendakan pertemuannya dengan Khofifah-Emil. Alasannya, Kiai Mutawaikkil menangguhkan permintaan tim tersebut karena ingin meminta pendapat pada para kiai di Mustasyar dan Dewan Syuriah PWNU Jatim.

"Perihal ini saya sampaikan dalam forum pertemuan Dewan Syuriah di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada 6 Januari lalu. Hasilnya, para kiai meminta agar kedua cagub (Khofifah dan Saifullah Yusuf, red) agar tidak perlu repot-repot mengunjungi PWNU agar keduanya bisa fokus untuk mengurus berbagai kegiatan menjelang pemilu," ujar Kiat Mutawakkil, Minggu (11/2).

Menurutnya, para kiai berharap cukup anggota tim pemenangan kedua pihak yang datang ke PWNU. Di sisi lain, PWNI juga gendak menyumbang saran dan masukan agar kedua kubu cagub dalam proses pilgub Jatim nanti bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, mendatangi kantong-kantong pemilih dengan cara santun dan tetap menjaga ketertiban serta kondusivitas.

"Pada dasarnya, para pengurus PWNU Jatim telah percaya sepenuhnya pada dua cagub karena keduanya merupakan kader NU yang tidak diragukan lagi integritas dan sifat kenegarawanannya," imbuhnya.

Lebih lanjut Kiai Mutawakkil mengatakan, PWNU Jatim akan menfasilitasi pertemuan antara dua tim pemenangan. Rencananya, pertemuan itu akan digelar  di PWNU Jatim, Selasa (13/2).

Kiai Mutawakkil menegaskan, pertemuan itu penting dilakukan karena dua cagub adalah kader NU. Karena itu, perlu ada kesepakatan dari kedua kubu untuk menghindari gesekan di masyarakat.