Ini Peringatan Keras Aktivis '98 untuk Orang di Lingkaran Istana

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu mempertanyakan komitmen pemerintah menangani kasus kekerasan yang terjadi pada kerusuhan massal 1998 lalu. Pasalnya, hingga 19 tahun peringatan reformasi, tidak juga ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang menelan hingga ribuan nyawa manusia tersebut.

"Indonesia menjadi negara yang aneh menurut saya. Ada peristiwa, ada korban, tapi sampai saat ini setelah 19 tahun berlalu, tidak ada yang bertanggung jawab,” ujar Adian saat menutup Refleksi 19 Tahun Reformasi Melawan Kebangkitan Orde Baru di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (15/5) petang.

Padahal, menurut Adian, banyak orang yang meninggal dalam kerusuhan itu. Ada Gatot Kaca di Yogyakarta, empat orang di Trisakti, sembilan orang di Semanggi dan seribu lebih yang kemudian meninggal selama dalam proses.

Meski demikian, Adian mengakui, reformasi memberi perubahan yang luar biasa. Masyarakat kini bebas mengutarakan pendapat. Bahkan partai-partai baru kemudian lahir dan tumbuh menjadi besar seperti Gerindra, PKB dan PKS. Selain itu kebebasan pers juga semakin terbuka.

"Tapi kini kita melihat reformasi sedang terancam dalam bentuk yang lebih besar. Indonesia sedang terancam. Karena para penikmat reformasi memanfaatkan kebebasan yang diperjuangkan bersama, bukan untuk memperjuangkan hak rakyat, tapi untuk mengancam orang lain dengan isu SARA, mengancam orang lain dengan atas nama agama," ucap Adian.

Untuk itu, lewat refleksi 19 tahun perjalanan reformasi, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengajak seluruh rakyat Indonesia memaknai arti reformasi yang sesungguhnya. Dengan demikian, Indonesia 10 hingga 20 tahun ke depan, tak hanya tertulis dalam sejarah. Namun dapat menjadi negara maju dengan masyarakatnya yang sejahtera.

"Saya juga berharap seluruh orang yang berada di lingkaran istana agar tidak menjadi pengkhianat bagi Presiden Jokowi. Kami generasi yang lebih muda, kami punya waktu lebih panjang untuk menghitung seluruh pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap pemerintahan. Kami sudah mencatat orang-orang yang berpotensi mengkhianati presiden sebagai pemerintahan yang dipilih secara demokratis," pungkas Adian.(gir/jpnn)