Ini Peringatan Keras dari Jusuf Kalla untuk PLN

Selain itu, Indonesia juga harus mulai memikirkan cadangan listrik. Besarannya, sampai 30 persen dari pembangkit yang ada. Misalnya dari proyek 35 ribu MW, maka cadangan idealnya adalah 10.500 MW. Adanya cadangan membuat pemadaman listrik hanya cerita lalu meski ada pembangkit yang bermasalah.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, menambahkan arah perubahan bisnis PLN memang ada. Namun, bukan berarti nanti sama sekali tidak boleh membangun pembangkit. Uang yang tersimpan karena tidak digunakan membangun pembangkit, bisa dialihkan ke jaringan. "Arahnya kesana, tidak ada target kapan," jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, cost terbesar dari membangun infrastruktur sangatlah besar. Apalagi, pembangunan pembangkit untuk satu terminal menelan sedikitnya 60 persen anggaran. Jadi, kalau swasta mau bisa diberikan. Menurutnya, penguatan listrik nasional lebih baik dibagi-bagi.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, di internal PLN belum ada pembahasan soal perubahan bisnis tersebut. Yang jelas, dia tidak mempermasalahkan kalau IPP terus tumbuh di Indonesia. "Oke saja, asal sesuai ketentuan. Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi, meningkatkan elektrifikasi, dan mengurangi byar pet," terangnya,

Namun, Bambang menyebut bisnis listrik tidak mudah. Dia lantas menyebut keberhasilan IPP membangun pembangkit rendah. Dari yang sudah punya komitmen, tetap ada kegagalan. Umumnya, karena masalah pendanaan.

"Sekarang ini, 85 persen pembangkit di Indonesia milik PLN. IPP sedikit karena masih baru, dan PLN sudah 70-an tahun," ungkapnya. (dim/tia)