Ini Permintaan Ikatan Keluarga Minang Buat Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Minang (IKM) resah dengan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direksi Semen Indonesia, menghilangkan status Semen Padang sebagai korporasi dan hanya akan menjadi unit produksi.

Karena itu, IKM membuat suara terbuka ditujukan ke Presiden Joko Widodo. "Bapak Presiden Jokowi, tuntutan spin off PT Semen Padang oleh masyarakat Sumatera Barat yang dikabulkan di masa pemerintahan Megawati, saat ini terancam sirna karena PT Semen Indonesia yang baru tiga bulan dipimpin Hendi Priyo Santoso secara berangsur-angsur menghilangkannya," ujar Ketua DPP IKM Andre Rosiade membacakan surat terbuka bagi Presiden Jokowi, di Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut Andre, sebagian kewenangan direksi PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan Semen Gresik, terutama di direktorat komersial, akan dipangkas dan ditarik oleh PT Semen Indonesia. Setelah itu menyusul direktorat keuangan. Karena itu, dalam waktu dekat di PT Semen Padang hanya tersisa direktorat produksi dengan kewenangan setingkat general manager.

"PT Semen Padang sebagai sebuah korporasi akan tinggal kenangan. Ke depan tidak akan lebih dari sebuah unit produksi. Suatu perubahan yang radikal, membohongi harapan dan kebanggaan rakyat Sumatera Barat," ucapnya.

Andre menilai, sebagai orang baru di industri semen, Hendi Priyo Santoso seharusnya mempelajari terlebih dahulu sejarah dan memahami perjalanan panjang PT Semen Padang. Selain itu, juga penting memelajari proses terbentuknya PT Semen Indonesia (dahulu PT Semen Gresik selaku holding company).

"Penarikan direktorat komersial dengan alasan efisiensi untuk bisa bersaing di pasar saya kira hal yang dicari-cari. Hendi sebagai CEO dari perusahaan besar tidak menunjukkan kemampuan manajemen, tidak tahu prioritas yang harus dilakukan. Kekosongan Komisaris Utama, Direktur Utama PT Semen Padang dan Direktur Komersial PT Semen Tonasa selama beberapa bulan terakhir, seharusnya menjadi prioritas untuk diisi," ucapnya.

Andre juga menyoroti keberadaan pabrik semen di Rembang, yang sampai saat ini izin tambangnya belum juga beres. Akibatnya, proyek senilai Rp 6 triliun tersebut terancam tidak beroperasi dan mengakibatkan kerugian negara atas investasi yang sia-sia.

"Di samping itu, kepercayaan publik selaku investor juga akan jatuh. Hendri seharusnya segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bukan membuat kacau dan kecewa masyarakat Minang. Jika Hendi mengabaikan aspirasi spin off dari masyarakat Minang, bisa-bisa operasi pabrik akan terganggu dan masyarakat kembali turun ke jalan," katanya.