Ini Pesan Bu Mega dari Korea soal Hari Lahir Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengungkapkan rasa bahagianya karena Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya akan memperingati 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.
Peringatan hari kelahiran Pancasila merujuk pada pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945. Di situlah Bung Karno memperkenalkan lima prinsip dasar bernegara yang dia sebut dengan istilah Pancasila.
Sedangkan pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Keppres yang ditandatanani Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 itu juga menetapkan Hari Kelahiran Pancasila sebagai libur nasional.
"Saya senang Kamis tanggal 1 Juni untuk pertama kalinya hari lahir Pancasila menjadi libur nasional,” ujar Megawati sebagaimana siaran pers DPP PDIP, Rabu (31/5).
Megawati Soekarnoputri bersama para peserta Jeju Forum for Peace and Prosperity 2017 di Jeju, Korea Selatan, Rabu (31/5). Foto: DPP PDIP
Megawati menyampaikan pesan itu dari Jeju, Korea Selatan. Presiden RI Kelima itu berada di Korsel dalam rangka menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity 2017.
Namun, Megawati menegaskan bahwa esensinya bukan pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah menjadikan Pancasila benar-benar meresap di setiap rakyat Indonesia.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengungkapkan rasa bahagianya karena Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya akan memperingati 1 Juni
- Megawati Ungkap Survei Pesanan, Singgung Pertanyaan ke Responden By Phone
- Hasto PDIP Ungkap Keyakinan, Pertemuan Megawati-Prabowo Pasti Akan Terjadi
- Megawati Mengaku Tak Punya Handphone, Singgung soal Penyadapan dan James Bond
- Hasto: PDIP tidak Ada Persoalan dengan Pak Prabowo
- Pimpin Konsolidasi PDIP di Jateng, Megawati Minta Kader Bergotong Royong Memenangkan Andika-Hendi
- PDIP Gelar Konsolidasi Pemenangan di Jateng, Megawati Berharap Pilkada Tanpa Intervensi