Ini Pesan Kepala BSKDN saat Rapat Penyusunan Strategi Percepatan Realisasi Anggaran

"Begitu mendatangi satu provinsi, upayakan satu kabupaten juga didatangi. Tolong diperluas, banyak sekali daerah yang bertanya tentang gimana Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Inovasi Daerah (IID) mereka tanya semua," jelas Yusharto.
Yusharto mengingatkan seluruh pegawai BSKDN mempersiapkan semua data terkait indeks ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Data tersebut bisa menjadi bahan diskusi saat pertemuan dengan pemerintah daerah berlangsung.
"Tolong dispesifikasi, jangan kecewakan daerah yang kita (BSKDN, red) datangi, jangan sampai begitu datang paparannya segitu saja, padahal mereka berharap lebih mungkin atau berharap paparan yang mendalam," terangnya.
Lebih lanjut, Yusharto meminta jajarannya terus memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tepat waktu.
Hal itu juga berlaku dalam melakukan realisasi anggaran. Terkait dengan penyerapan anggaran, Yusharto berharap tahun ini BSKDN dapat berkinerja lebih baik lagi.
"Kualitas perencanaannya harus lebih bagus, minim revisi dan kalau melaksanakan kegiatan harus sampai dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) jangan hanya sampai dengan eksekusi kegiatan, keluar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) baru boleh merasa lega," pesan Yusharto. (sam/jpnn)
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mengelar rapat, menyusun strategi mempercepat realisasi anggaran tahun 2023.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
- Lucky Hakim Menghadap Dedi Mulyadi setelah Dicecar Kemendagri
- Lucky Hakim Tak Dapat Izin Menteri saat Pelesiran ke Jepang, Wamendagri Bilang Begini
- Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin Mendagri, Nasib Lucky Hakim Ditentukan dalam 14 Hari ke Depan
- Seusai Diperiksa di Kemendagri, Lucky Hakim Akan Menghadap Dedi Mulyadi Besok
- Diperiksa Kemendagri Selama 2 Jam, Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan
- Lucky Hakim Bantah Pelesiran ke Jepang Pakai Fasilitas Negara