Ini Potensi Masalah Hukum Kartu Sakti Jokowi
Selasa, 11 November 2014 – 07:07 WIB
Dia optimistis pembahasan revisi nomenklatur dengan DPR tidak akan butuh waktu lama, karena sejatinya KIP merupakan program ganti baju dari BSM. (wan)
JAKARTA - Inpektur Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar menjelaskan, masalah hukum yang membayangi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
- Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU Minerba
- Kurator dan Pengurus Rawan Jadi Objek Tindak Pidana dalam Kasus Kapailitan dan PKPU
- Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Jangan Fokus pada Formasi di Dinas Asal, Cek Lainnya
- Soal Keppres IKN, Jokowi Maunya Prabowo yang Meneken
- Semarakkan Literasi di Masyarakat, TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Baca Nyaring