Ini Salah Satu Penyebab Ekspor Benih Lobster Terhambat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat harus segera mempercepat koordinasi dengan provinsi dan kabupaten agar kebijakan ekspor benih lobster tak terhambat.

Akademisi bidang pertahanan Hamzah Zaelani Marie mengatakan, gerak cepat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diperlukan dalam mengeksekusi kebijakan yang sudah dibuat.

Sehingga semua kendala yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Dengan begitu kebijakan ekspor benih Lobster tidak sekadar di atas kertas.

Hamzah menyoroti beberapa poin yang menjadi fakta dari kebijakan ekspor benih lobster tersebut yang sebenarnya sudah legal, tapi sulit berjalan dengan lancar.

"Alur yang berbelit tersebut kemudian diperparah dengan lemahnya birokrasi dan lambatnya koordinasi antara KKP pusat, Provinsi dan Kabupaten. Sehingga memakan waktu mingguan dalam proses penetapan nelayan dan masih belum selesai karena birokrasi yang rumit," ujar Hamzah melalui keterangannya, Rabu (24/6).

Kendala birokrasi tersebut harus segera diselesaikan karena jika tidak tentu hal ini sangat merugikan nelayan sebagai ujung tombak dari kekuatan maritim bangsa.

Birokrasi yang rumit tentu juga menghambat iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Ketidaksamaan irama, KKP pusat memerintahkan pelaku usaha untuk segera jalan ekspor karena sudah mengantongkan izin, tetapi di waktu yang sama provinsi dan kabupaten belum siap. Jelas ini sangat merugikan. Seharusnya upaya-upaya ekspor didukung. Mengingat kita tengah mengalami defisit neraca perdagangan," ujarnya.