Ini Saran DPR Setelah Larangan Ekspor CPO Dicabut Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendengarkan masuk berbagai pihak termasuk parlemen tentang pencabulan larangan ekspor CPO (crude palm oil).

"Waktu sekitar satu bulan pelarangan ekspor CPO, itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk melihat dan memetakan permasalahan," kata Martin dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Sabtu (21/5).

Namun demikian, politikus NasDem itu menilai pencabutan larangan ekspor CPO harus diikuti kebijakan lain agar tujuan menjaga stabilitas harga minyak goreng bisa dicapai.

"Memang kalau targetnya adalah harga, ya, itu harus dilengkapi juga dengan berbagai kebijakan lain," ucapnya.

Dia menilai penetapan Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation, dan persetujuan ekspor, sebenarnya sudah paling tepat untuk pemerintah bisa tetap menjaga suplai dari CPO maupun minyak goreng.

Kemudian, kebijakan itu juga dinilai mampu menyeimbangkan antara kepentingan produsen, petani kelapa sawit, dan konsumen.

"Tinggal pelaksanaannya yang harus diatur oleh pemerintah," ujar Martin.

Oleh karena itu, dia menyarankan pelaksanaan kembali aturan DMO dan DPO setelah larangan ekspor CPO dicabut harus melibatkan lintas sektoral dari hulu sampai hilir.