Ini Saran DPR Terkait Restrukturisasi BPOM

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menanggapi rencana Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

"Kami berharap restrukturisasi BPOM tidak hanya diisi orang farmasi saja, tapi ada pengak hukum. Sehingga memiliki keuatan seperti BNN, KPK," kata Dede di gedung DPR Jakarta, Senin (18/7).

Yang terpenting, ujar politikus Partai Demokrat itu, penguatan kelembagaan BPOM harus dilakukan. Dengan menempatkan orang berlatarbelakang hukum di BPOM, maka lembaga tersebut bisa lebih bertaji.

"Poinnya mampu menegakkan hukum secara langsung. Misalnya seperti penindakan. Tangkap tangan kek, karena ini (pemalsuan) terjadi terus menerus. Bahkan dokter‎ pun tidak tahu obat itu palsu atau tidak. Yang tahu hanya pemain di jalur perdagangan obat," tuturnya.

Dia juga menyinggung soal panja atau pansus yang akan dibentuk DPR, nantinya akan dinamakan Panja/Pansus Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu. Sebab, obat palsu juga banyak beredar di masyarakat.(fat/jpnn)