Ini Saran Gamawan ke Jokowi Andai BNPP Dibubarkan

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti untuk membentuk kedeputian bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika nantinya duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu membubarkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Alasannya, tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan masih sangat memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Penanganan di perbatasan harus jadi prioritas, rakyat mesti sejahtera. Masa gula di sana lebih mahal dari pada di sini. Karena itu perlu didorong peningkatan fasilitas. Jadi biarlah masuk Bappenas (kalau BNPP dibubarkan,red). Itu saran saya pada Pak Jokowi,” katanya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9).
Selain mengusulkan pembentukan deputi khusus di Bappenas, Gamawan juga menyarankan agar pemerintahan baru nanti memusatkan urusan batas wilayah dengan negara lain ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kemendagri. Artinya untuk batas wilayah laut, menjadi kewenangan Kemenlu, sementara urusan perbatasan di darat diserahkan ke Kemendagri.
“Jadi intinya kalau memang BNPP mau dibubarkan, geser kewenangannya. Urusan kesejahteraan masyarakat di Bappenas, untuk batas negara di pemerintahan umum Kemendagri dan Kemenlu,” katanya.
Sebelumnya, beredar informasi pemerintahan Jokowi-JK akan merampingkan lembaga negara. Salah satunya dengan melebur BNPP ke dalam lembaga negara lainnya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti untuk membentuk kedeputian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan