Ini Saran IPW untuk Jokowi Atasi Polemik Kapolri

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat kepolisian, Neta S Pane menilai dalih Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri karena menanti sidang gugatan praperadilan yang diajukan perwira tinggi Polri itu terhadap KPK merupakan alasan yang tak tepat. Sebab, tidak ada hubungan antara sidang praperadilan dengan pelantikan Kapolri yang sudah mendapat persetujuan DPR itu.

Menurut Neta, pelantikan BG - inisial Budi Gunawan- menjadi Kapolri merupakan perintah undang-undang. "Pelantilan BG itu kaitannya dengan amanat konstitusi, karena DPR sudah menyetujui BG menjadi Kapolri," kata Neta di Jakarta, Minggu (8/2).

Sedangkan prapradilan, lanjut Neta, berkaitan dangan gugatan BG terhadap KPK yang telah menetapkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu sebagai tersangka korupsi.

Neta menambahkan, sebenarnya ada dua cara ampuh menyelesaikan konflik KPK vs Polri. Pertama, kata Ketua Presidium IPW itu, pengadilan harus memenangkan gugatan praperadilan BG maupun Bambang Widjojanto, andai wakil ketua KPK yang disangka merekayasa saksi sidang sengketa pilkada itu juga mempersoalkan penangkapannya oleh Bareskrim Polri. Sebab, jika keduanya menang tentu tidak ada hal hal yang dipersoalkan lagi.

"KPK tidak akan memeriksa BG lagi. Begitu juga Polri tidak bisa memeriksa BW. Dengan demikian persoalan dan ketegangan antara KPK dan Polri mereda," ujar Neta.

Kedua, Presiden Joko Widodo harus konsisten pada jalur konstitusi dengan  segera melantik BG sebagai Kapolri. "Karena sudah mendapat persetujuan DPR sabagai legitimasi suara rakyat," ulas Neta.

Meski meyakini dua cara itu bisa jitu mengatasi persoalan KPK vs Polri maupun polemik pengangkatan Kapolri, namun Neta menilai hal yang tak kalah adalah ketegasan Jokowi. Sebab, makin semrawutnya situasi pasca-konflik KPK vs POlri adalah akibat tidak tegasnya presiden.

"Jokowi sabagai kepala negara cenderung terombang-ambing dalam opini publik sehingga abai dangan keputusan konstitusi yang sudah menyetujui BG sebagai Kkapolri. Sepanjang Jokowi tidak tegas, konflik KPK vs Polri akan terus berkepanjangan," pungkas Neta.(ara/jpnn)