Ini Saran Ombudsman untuk KPK dan HMI
jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Ombudsman RI, La Ode Ida mengatakan pernyataan pimpinan KPK Saut Situmorang yang dianggap menjelek-jelekan HMI memang sangat tidak pantas.
“Pernyataan itu memang sangat tidak pantas diungkapkan oleh seorang pimpinan KPK. Sebab di samping KPK memang tidak mengurus latar belakang oknum penjahat atau koruptor, pernyataan tersebut sudah mengarah kepada pelabelan negatif atau stigma,” kata La Ode Ida, Selasa (10/5).
Bahkan, lanjutnya, tidak mustahil akan menjadikan HMI sebagai musuh bersama di negeri ini. “Tentu ini tidak baik, apalagi harus diakui peran HMI dalam perjalanan bangsa sangat penting dan strategis,” ujarnya.
Saut, ujar mantan Wakil Ketua DPD RI ini, memang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang disampaikan itu lebih berada dalam bawah alam sadarnya. Tapi, menurut Ida, pihak HMI juga tentu sangat bijak kalau menerima permohonan maaf Saut.
“Namun demikian, KPK harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga. Pimpinan KPK harus introspeksi atas peran atau aksi figur-figurnya selama ini yang cenderung menjadikan lembaga melalui media massa (TV) sebagai panggung tersendiri. Padahal kalau sudah tampil di media, terkadang seseorang 'keseleo lidah' seperti halnya Saut," tegas Ida.
Belajar dari peristiwa tersebut, Ida menyarankan sudah saatnya KPK untuk hanya memanfaatkan kantor resminya dalam memberikan informasi kepada publik melalui media. Pihak media massa kata Ida, cukup datang ke kantor KPK untuk meliput atau minta keterangan untuk dipublikasikan. Atau, pihak KPK bisa memanfaatkan press release, dan memfungsikan juru bicara KPK.
“Jadi pimpinan KPK tidak perlu terus-menerus tampil di media massa yang berpotensi keliru seperti halnya Saut," usulnya.
Selain itu, Ida juga menyarankan pihak HMI melakukan introspeksi secara mendasar tentang prilaku kader-kadernya yang sudah jadi penghuni hotel predeo, di mana terkadang dibela begitu kuat oleh sebagian barisan komunitasnya.
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan