Ini Sejumlah Kementerian yang Diadukan DPD PDIP ke Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Para Ketua DPD PDI Perjuangan melaporkan berbagai hambatan terkait pelaksanaan pembangunan di daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Presiden, Rabu (6/5) sore.
Menurut Ketua Fraksi PDIP di DPR Olly Dondokambey yang ikut dalam pertemuan itu, salah satu hal yang dikeluhkan para ketua DPD adalah kinerja beberapa kementerian.
"Ya misalnya pembangunan belum jalan lancar karena juknis (petunjuk teknis) dari kementerian belum turun, sehingga bupati belum bisa laksanakan program," kata Olly kepada wartawan usai pertemuan.
Olly menyebut Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan di antara yang belum mengeluarkan juknis. Namun, tambahnya, ada beberapa kementerian lain yang juga belum melakukan hal tersebut.
"Yah pokoknya kementerian-kementerian teknis, yang berkaitan langsung dengan pembangunan," jelasnya.
Olly berharap informasi dari para ketua DPD itu menjadi perhatian serius Jokowi. Pasalnya jika tidak, sulit bagi pemerintah daerah untuk menjalankan arahan-arahan dari sang presiden.
"Para ketua DPD meminta presiden untuk lebih menggenjot menteri menterinya untuk lebih cepat melakukan tindakan agar di daerah bisa lakukan dengan baik," pungkas bendahara umum DPP PDIP itu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Para Ketua DPD PDI Perjuangan melaporkan berbagai hambatan terkait pelaksanaan pembangunan di daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD