Ini Sejumlah Program Pemprov DKI yang Disorot Mendagri

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan, pihaknya tidak menolerir masuknya mata anggaran di luar hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD DKI Jakarta, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)  2015.

“Saya tetap melihat Pemda dan DPRD satu kotak, tidak ada masing-masing punya anggaran dan kebijakan. Karena nomenklatur itu dibahas masing-masing DPRD dengan Pemda. (Kalau DPRD tetap memaksa masuknya mata anggaran tertentu, red) kami tetap berpedoman di awal,” ujarnya, Senin (9/3).

Karena itu menurut Tjahjo, pihaknya benar-benar sangat selektif mengevaluasi RAPBD DKI, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Saat ditanya apakah Kemdagri mencoret mata anggaran pengadaan UPS untuk tahun 2015 dari RAPBD DKI, Tjahjo belum menjawab secara tegas. Ia hanya menegaskan pihaknya tidak ingin ada istilah dana siluman, maupun ada anggaran yang tanpa perencanaan, masuk dalam RAPBD DKI.

“Kami tidak ingin ada anggaran yang tidak untuk kemaslahatan. (Terkait mata angggaran apa saja yang dicoret,red) belum tahu, tunggu saja. Tapi yang pasti kita melakukan evaluasi secara umum,” katanya.

Tjahjo mencontohkan seperti terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DKI Jakarta, ternyata cukup tinggi. Sementara penyerapannya cukup sedikit. Kondisi ini menurutnya patut dipertanyakan, padahal biaya pendidikan belum maksimal dimanfaatkan.

Demikian juga dengan biaya kesehatan, belum optimal mengingat masih banyak masyarakat yang menggunakan BPJS ditolak oleh rumah sakit.

“Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur, seperti monorel, macet. Juga untuk membuat di suatu kecamatan sepuluh mobil pemadam kebakaran, belum optimal. Kita minta anggaran-anggaran tersebut jangan dipotong. Kemdagri hanya memangkas hal-hal yang kita nilai perlu. Apakah betul UPS harga segitu, scanner masa sampai sekian miliar,” katanya.

Meski belum bersedia membeber mata anggaran apa saja yang dipangkas dari RAPBD DKI, Tjahjo menegaskan ada beberapa anggaran yang diminta perlu menjadi perhatian utama. Antara lain untuk pendidikan, nilainya perlu mencapai 20 persen dari APBD. Demikian juga untuk kesehatan, minimal 15 persen dari total APBD.