Ini Sikap Politikus Demokrat & PKS soal Pemekaran Papua Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid tidak keberatan atas rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan meskipun hanya memiliki empat kabupaten.

Namun, mantan Bupati Morowali itu menekankan proses pembentukan Provinsi Papua Selatan harus dilakukan semata-mata demi meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Saya secara pribadi sangat mendukung, bukankah tujuan kita bernegara adalah agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Anwar melalui layanan pesan, Senin (13/9).

Selain dari sisi tujuan, Anwar Demokrat menekankan dari aspek jumlah penduduk dan akses pelayanan masyarakat, sebelum daerah tertentu dimekarkan.

"Pemekaran ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan, baik dari sisi kesiapan daerah, rasionalisasi penduduk, serta perimbangan kebutuhan terkait akses pelayanan penduduk," ucap Anwar.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera yang tidak keberatan dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan melalui revisi UU Otsus Papua.

Walakin, Mardani berharap proses pemekaran itu bukan menjadi aspirasi elite tanpa mendengarkan suara masyarakat.

"Jangan mengharamkan pemekaran DOB (Daerah Otonom Baru), tetapi jangan juga memudahkan. Apa lagi, sebatas aspirasi elite. Semua demi kesejahteraan rakyat," tutur Mardani kepada JPNN.com.