Ini Sikap Politikus Demokrat & PKS soal Pemekaran Papua Selatan
Dia juga meminta pemerintah bisa memberi penjelasan yang yang gamblang kepada publik jika ingin membentuk Provinsi Papua Selatan.
Hal itu, kata elite PKS itu, demi meminimalisir kecemburuan wilayah lain yang ingin daerahnya dimekarkan, tetapi terganjal moratorium.
Pemerintah diketahui masih menerapkan moratorium pemekaran daerah. Kemendagri mencatat lebih dari 300 usul pemekaran daerah mengantre yang terganjal karena ada moratorium.
"Akan ada protes (jika pemekaran Papua Selatan terjadi, red). Tugas pemerintah memberi penjelasan dengan bijak," ucap Mardani.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada kekhususan bagi aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan yang hanya empat kabupaten.
Adapun, provinsi tersebut meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Jika proses berjalan mulus, Merauke akan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan.
“Kita akan revisi undang-undang Otsus Papua, di Papua harus ada percepatan pembangunan, Merauke sudah bisa dimekarkan menjadi Provinsi Papua Selatan walaupun hanya ada empat Kabupaten karena adanya kekhususan buat Papua,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja bersama Menkopolhukam Mahfud MD ke Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat dan PKS, Anwar Hafid dan Mardani Ali Sera sampaikan sikap soal DOB Provinsi Papua Selatan.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota