Ini Skenario Kemendagri Jika RAPBD DKI Mental di DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu keputusan pimpinan DPRD DKI  tentang finalisasi hasil pembahasan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 yang telah dievaluasi kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo itu. Pemprov DKI diberi waktu hingga Senin (23/3) untuk menuntaskan pembahasan RAPBD 2015 yang telah dievaluasi pemerintah pusat.

"‎Intinya, kalau dia menerima sampaikan dalam putusan, putusan pimpinan DPRD. Tapi, kalau tidak ada kesepakatan nyatakan juga dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di Cikini, Jakarta, Minggu (22/3).

Pria yang akrab disapa dengan nama panggilan Donny itu menjelaskan, apabila RAPBD DKI tahun 2015 mendapat persetujuan dari DPRD maka bisa langsung diproses menjadi peraturan daerah. Namun, jika DPRD tak sepakat maka Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan skenario lain.

Menurut Donny, bisa saja mendagri menerbitkan radiogram kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika RAPBD DKI tak disetujui DPRD. "Mendagri akan perlakukan penggunaan pagu APBD tahun anggaran 2014," ucapnya.

Selanjutnya jika nanti RAPBD DKI telah disetujui dan menjadi perda yang diikuti peraturan gubernur, maka Kemendagri akan melakukan evaluasi, asistensi dan supervisi. "Karena DKI belum berpengalaman," ujarnya.

Donny menjelaskan, pagu anggaran 2014 hanya digunakan untuk belanja-belanja wajib, mengikat dan prioritas pembangunan. Misalnya saja, penanggulangan kemacetan, perbaikan jalan dan proyek Transjakarta.

"Sisa sembilan bulan untuk sisa kebutuhan 2015, gaji tetap dibayarkan 12 bulan, tapi ‎yang terkait dengan perjalanan dinas, rapat kerja, sosialisasi boleh kita katakan ditiadakan," ucap Donny.

Donny berharap persoalan APBD DKI bisa segera dituntaskan. Targetnya awal April nanti APBD DKI sudah bisa dijalankan.  "Itu komitmen kami," ujarnya.