Ini Solusi Anies untuk Masalah Perumahaan Warga Miskin

Mantan ketua Komite Etik KPK ini menambahkan, dirinya juga ingin menekan biaya transportasi warga yang 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah menjadi maksimum 15 persen.

Caranya, melakukan re-routing angkutan umum, agar ada akses ke seluruh pemukiman seluruh warga. Kemudian, menambah rute-rute baru.

Anies menambahkan, isu besar pemukiman di Jakarta ada pada dua hal, penataan dan penyediaan. Adapun solusi penataan yang ditawarkan paslon nomor urut 3 itu dengan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) sesuai karakter permukiman, baik modern maupun kampung.

Misalnya, kata dia mencontohkan, mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar serta merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.

Inisiator Indonesia Mengajar ini mengungkapkan, penataan harus dilakukan seluruh komponen. Sehingga, warga yang wilayahnya akan ditata ulang, turut menyumbangkan aspirasinya melalui musyawarah dan dibantu ikatan profesi, baik IAI maupun IAP, agar mendapatkan pola penataan yang spesifik.

"Jadi, setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya, keterlibatan banyak pihak," ucapnya.

Dalam realisasinya nanti, program tersebut juga bakal menghapus uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.

Caranya, Bank DKI selaku perusahaan plat merah milik pemprov diminta mengganti syarat pembayaran DP sebesar 30 persen dari harga rumah dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen.