Ini Solusi Paten Agar Penghapusan Honorer 2023 Tidak Menambah Pengangguran

jpnn.com, JAMBI - Pemerintah daerah masih berharap pemerintah pusat bisa mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK menjelang 2023.
Harapan pengangkatan semua honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman.
"Kami berharap dengan pemerintah pusat agar tenaga honorer itu didorong ke PPPK, termasuk di kabupaten kota," kata Sudirman di Jambi pada Jumat (8.7).
Diketahui, pemerintah bakal menghapus tenaga honorer sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005.
Menurut Sudirman, melalui ketentuan itu pemerintah melarang pengangkatan honorer atau tenaga kontrak lainnya seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Namun, seiring berjalannya waktu, PP 48 tahun 2005 tersebut direvisi menjadi PP 49 tahun 2018 yang membolehkan untuk mengangkat honorer.
"Pemerintah mempedomani regulasi dan aturan pada PP 48 tahun 2005. Ini jadi alasan pemerintah menghapus tenaga honorer," ucapnya.
Sementara pada PP 49 tahun 2018, katanya, pemerintah membolehkan pengangkatan honorer yang di atur dalam jangka waktu lima tahun sehingga pada 2023 mendatang, honorer dihapus.
Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan solusi paten agar penghapusan honorer 2023 tidak menambah pengangguran dan kemiskinan. Begini harapannya.
- Peringatan Keras Presiden Prabowo kepada ASN, Seluruh PNS dan PPPK Harus Paham
- Gubernur Sulut Bakal Tangkap ASN yang Berkeluyuran Saat Jam Kerja
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Ada SK yang Disiapkan untuk Honorer Lulus PPPK 2024, Menyala!
- 4 Poin Penting Mekanisme Baru Penyaluran TPG, Maret Guru Honorer Rp6 Juta
- Nasib Honorer Calon PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Sama Saja
- Honorer Calon PPPK Turun ke Jalan, Kalau soal Jodoh Bisa Ditunda