Ini Strategi Jitu Menteri Pariwisata Kalahkan Thailand dan Malaysia

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pariwisata Arief Yahya sadar betul dengan kebijakan bebas visa kunjungan. Namun, bagi Arief, deregulasi memang selalu menciptakan kontraksi. Ada yang pro, tak sedikit yang kontra.

Hal itu memang normal, termasuk dalam manajemen. Berbekal pengalamannya, Arief sadar, risiko dan benefit bak dua sisi mata uang yang harus diambil Chief Executive Officer.

“Bisnis itu risk taker, kalau tidak berani ambil risiko bisnis, sebaiknya bergerak di yayasan sosial saja,” ujar Arief, Minggu (8/11).

Arief mencontohkannya dengan pengalannya ketika sepuluh tahun memimpin Telkomsel. Salah satunya ialah tentang kartu perdana. Jika Telkomsel ngotot dengan kartu perdana senilai Rp 100 ribu, pasti akan kalah bersaing dengan kompetitor.

Hal itu menyadarkan Arief bahwa bisnis telekomunikasi bukan di starter pack. Bukan mengejar untung di muka saat orang membeli kartu perdana, tetapi services pada pulsa. Karena itu harus menjaga kualitas layanan, tidak putus nyambung, dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Wong mau beli produk kita kok sulit? Sama dengan Bebas Visa, mau datang berwisata ke Indonesia saja kok harus mengurus Visa lama? Tempatnya juga terbatas? Bagaimana kalau tinggal di kota yang jauh dari kantor perwakilan Indonesia di kota itu? Harus menunggu lama lagi? Wajar jika Malaysia dengan 164 Negara bebas masuk tanpa visa itu menghasilkan 27 juta wisman, tiga kalinya Indonesia yang hanya 9 juta?” jelas Arief yang didampingi I Gede Pitana (Deputi Pemasaran Luar Negeri dan Nia Niscana (Asdep Eropa-Amerika, Afrika dan Asia Timur Tengah) itu.

Arief sadar, kebijakan bebas visa kunjungan akan menghilangkan USD 35 per wisatawan dari pengurusan visa. Namun, nominal itu sangat kecil dibandingkan dengan turis yang membelanjakan uangnya di Indonesia.

Rata-rata turis Asia mengeluarkan USD 1.200. Sedangkan turis Arab Saudi menggelontorkan USD 1.500. Sementara itu, turis UEA menghabiskan USD 1.200.