Ini Strategi PDIP Bentengi Kebudayaan Nasional dari Gempuran Globalisasi

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengunjungi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Balai Adat Melayu, Pekanbaru, Sabtu (19/3). Kunjungan Hasto itu sebagai upaya PDIP menguatkan kebudayaan nasional dari gempuran globalisasi dan liberalisme.

Hasto dalam kesempatan itu mengatakan, kehadirannya atas nama PDI Perjuangan ke LAMR merupakan upaya membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang punya kepedulian pada masalah kebudayaan. Menurutnya, gempuran liberalisasi telah mengancam budaya lokal, tak terkecuali adat dan nilai-nilai Melayu di Riau.

“Silaturahmi ini sejalan agar budaya menjadi benteng dari liberalisasi yang luar biasa. Modernisasi seharusnya tidak menjadikan Riau kehilangan nilai budaya," katanya saat berdialog dengan Ketua Umum LAMR, Al Azhar dan tokoh-tokoh budaya Melayu lainnya.

Hasto menambahkan, PDIP sedang menyusun buku tentang ungkapan-ungkapan bijak dari seluruh Nusantara. Menurutnya, kebudayaan Melayu dikenal punya banyak peribahasan dan ungkapan-ungkapan bijak. “Nanti akan dikompilasikan dalam bentuk buku,” katanya.

Selain itu, Hasto juga membeber rencana partainya menggelar sekolah kebudayaan. Demi kegiatan itu, PDIP menggandeng Padepokan Seni Bagong Kusudiardjo dan Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo pimpinan Luluk Sumiarso. “Nanti kami minta setiap provinsi mengirimkan dua orang wakilnya untuk ikut sekolah kebudayaan,” paparnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP juga selalu mengingatkan kader-kadernya yang menjadi kepala daerah untuk peduli pada masalah kebudayaan. Di antaranya dengan memperhatikan dan mengembangkan adat.

“Karena politik bukan semata-mata kekuasaan, tetapi juga kebudayaan.  Sehingga pendekatan budaya menjadi penting,” kata Hasto yang dalam kunjungannya ke LAMR mengenakan pakaian adat Melayu.

Sedangkan Al Azhar menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Hasto yang membawa misi dari PDIP. Bagi LAMR, kunjungan itu menjadi istimewa karena pertama kalinya partai politik datang dan berdialog dengan tokoh-tokoh di lembaga adat yang berdiri pada 6 Juni 1970 itu.