Ini Tantangan Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut, yaitu merintis G2P-PKH Payment untuk menggunakan e-Money (uangelektronik), sehingga keluhan dalam penyaluran bantuan tunai bersyarat bagi peserta PKH dapat terasi dan September 2014 dilakukan uji coba, ” ucapnya.

Untuk kegiatan Family Development Session (FDS) sebagai upaya peningkatan sumber daya tidak hanya pada anak peserta PKH saja. Tetapi pada sumber daya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan, direvitalisasi sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan PKH.

Tidak dapat dipungkiri, kata Salim, berbagai bantuan dan dukungan penuh dari kementerian/lembaga sebagai pemangku kepentingan program ini. Misalnya, Kemenkokesra, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, Kemkominfo, Kemdagri dan Pemerintah Daerah, TNP2K, BPKP, LKPP, Unicef, World Bank, SPP GIZ, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

“Kerjasama yang kemitraan yang telah dijalin selama ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ” tandasnya.

Ke depan, PKH agar menjadi ‘Pusat Entry Point’ bagi para kelompok masyarakat sangat miskin untuk bisa mengakses perlindungan sosial terpadu yang Komprehensif.

Tentu saja, sangat memungkinkan terwujud karena PKH memiliki beberapa kesiapan infrastruktur, seperti kelembagaan, dukungan SDM, terdapat 6 Balai Besar Diklat dan Pusdiklat serta PuslitbangKesos, Pusat Kontrol Pelaksanaan PKH di UPPKH Pusat, serta dukungan data oleh Pusdatin Kesos dan TNP2K.

Melalui sistem yang dibangun tersebut, dipastikan setiap masyarakat sangat miskin bisa dengan mudah menerima perlindungan sosial secara komprehensif, seperti raskin, jaminan kesehatan dan bantuan siswa miskin, serta program lain yang sesuai.

Untuk mendukung itu, kepada Kementerian/Lembaga terkait, terutama Bappenas, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah agar mengupayakan komplementaritas secara lengkap, penuh dan utuh.