Ini Tidak Dilakukan Kompolnas pada Pencalonan Komjen Budi

jpnn.com - JAKARTA - Pemilihan Kapolri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikit berbeda. Jika di pemerintahan baru ini, presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih Kapolri, maka di pemerintahan baru justru sebaliknya.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat Jenderal Sutarman dimajukan sebagai Kapolri, Kompolnas meminta bantuan KPK untuk menyusuri rekam jejaknya.

"Pada saat pemilihan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri, kami memang terima surat dari Kompolnas, untuk klarifikasi dan melakukan uji sahih terhadap laporan LKHPN. Dan itu sudah kami lakukan," ujar Bambang di Jakarta, Minggu, (8/2).

Saat itu, kata dia, hasil rekam jejak Sutarman bersih. KPK kemudian melaporkan hasilnya pada pimpinan Kompolnas. Ia menegaskan pimpinan Kompolnas yang dimaksud bukan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Tetapi jajaran pimpinan komisioner Kompolnas di bawahnya. Mereka, kata dia, yang kemudian melaporkan hasil itu pada Presiden SBY.

Ini berbeda dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jajaran terkait di pemerintahan baru berulangkali mengungkapkan tidak perlu ada campur tangan KPK dalam menelusuri rekam jejak. Karena Polri dan KPK sama-sama penegak hukum. Padahal, nama Budi beberapa kali dicurigai memiliki rekening yang tidak wajar.

Bambang sendiri menyebut di antara sejumlah nama calon Kapolri dari Kompolnas saat ini ada nama perwira tinggi Polri yang belum melaporkan kekayaannya ke KPK. Namun, ia enggan menyebutkan identitas perwira tinggi tersebut.

"Kami menyediakan diri membantu presiden untuk lakukan uji sahih tapi kan sampai saat ini ada satu calon selama jabatannya belum pernah laporkan LHPKN. Saya tidak tahu apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak. Menurut kami itu pelanggaran karena setiap penyelenggara negara harusnya laporkan LHKPN," tandas Bambang.(flo/jpnn).