Ini Tiga Hal yang Perlu Diketahui soal Komite Penjaga Keamanan Nasional SAR Hong

Ini Tiga Hal yang Perlu Diketahui soal Komite Penjaga Keamanan Nasional SAR Hong
Polisi Hong Kong menjaga area demonstrasi menolak UU Ekstradisi. Foto: Reuters

Mengungkap kerjanya ke hadapan publik akan mengganggu kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan, serta akan mengganggu kepentingan fundamental masyarakat Hong Kong.

Karena pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang atas masalah keamanan nasional, pemerintah SAR Hong Kong terkadang harus memenuhi tugasnya sesuai perintah dan instruksi pemerintah pusat.

Pengadilan di SAR Hong Kong, sebagai badan yudisial daerah administratif lokal, tidak memiliki hak untuk melaksanakan tinjauan yudisial terhadap perintah dan instruksi otoritas pusat.

Namun demikian, situasi, kebijakan, pembangunan institusi, serta langkah-langkah besar terkait keamanan nasional bersifat sangat khusus.

Untuk menilai apakah suatu keputusan tentang keamanan nasional memang masuk akal, dibutuhkan informasi yang melampaui pemahaman sebuah daerah administratif khusus, dan oleh karenanya, pengadilan di SAR Hong Kong tidak mampu membuat penilaian yang akurat terhadap isu-isu terkait.

Sementara itu, situasi keamanan nasional di SAR Hong Kong rumit dan berubah dengan cepat. Kebijakan dan keputusan yang relevan harus merespons berbagai tantangan secara tepat waktu.

Jika keputusan yang dibuat oleh komite ini bisa diubah melalui tinjauan yudisial, kerusakan yang tidak bisa diperbaiki dapat terjadi, yang membahayakan keamanan nasional dan kepentingan umum.

Fakta bahwa keputusan komite ini tidak bisa diubah melalui tinjauan yudisial bukan berarti tindakan komite tersebut tidak diawasi dan diperiksa.

Undang-Undang (UU) Republik Rakyat Tiongkok tentang Menjaga Keamanan Nasional di Daerah Administratif Khusus (SAR) Hong Kong telah resmi berlaku

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News