Ini Tips Ganjar Untuk Ahok Hadapi Serangan DPRD

jpnn.com - JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menyoroti soal kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD. Menurutnya, dalam masalah ini, Ahok dan DPRD harus melupakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa parlemen tidak boleh membahas kegiatan dan satuan.

Jika dewan ingin membahas semua secara detail, kata dia, seharusnya terlebih dahulu merevisi UU MD3.

"Ada putusan MK Nomor 35 tahun 2013, di mana dewan itu tidak boleh membahas sampai kegiatan dan satuan. Mestinya agar tidak recok begini, itu ditindaklanjuti dengan merevisi UU MD3 tentang prosedur tata cara pembahasan  anggaran sampai tingkat bawah," ujar Ganjar di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/3).

Ia menyatakan dengan aturan MK itu seharusnya parlemen menyadari bahwa tugasnya tidak sampai pada detail satuan kerja.

Akibat tidak ada yang menyadari aturan itu, kata dia, dari DPRD dan Pemda DKI mengimplementasi tugasnya tidak sesuai aturan.

"Gunakan keputusan MK itu, sehingga kalau itu digunakan saya kira teman-teman dari dewan juga akan  memahami. Kalau mau detailnya jadi inkonstitusional. Karena belum ada aturannya, semua mengimplementasi sendiri-sendiri. Terjadilah seperti itu," tegas Ganjar. (flo/jpnn)