Ini Tudingan Terbaru Oposisi ke Jokowi Soal Freeport

Ini Tudingan Terbaru Oposisi ke Jokowi Soal Freeport
Presiden Joko Widodo saat pembagian SK Perhutanan Sosial. Foto: Humas KLHK

Pada intinya, tambah Nasril, pemerintah perlu memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut. Bahkan Komisi XI DPR juga bisa mempertanyakan aksi korporasi PT Inalum tentang global bond.

"Memang kalau mengedepankan aksi politik terhadap aksi korporasi saya tidak setuju. Tapi kalau mengedepankan bisnis to bisnis oke. Karena kalau bisnis dimasuki nuansa politik, yang baik bisa jadi salah, yang salah bisa jadi baik," tandasnya.(fat/jpnn)


Akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga menjadi 51,23 persen milik pemerintah dinilai lebih bernuansa politis dibanding aspek bisnisnya.


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News