Ini Tujuh Daerah Yang Diduga Pangkas Anggaran Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah, jangan sampai memotong anggaran pengawasan bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Apalagi kesepakatan sebelumnya telah ditandatangani bersama antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dengan kepala daerah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

"Hasil rapat koordinasi dengan Menkopolhukam, uang sudah diteken enggak boleh diubah. Jadi Menkopolhukam dan Mendagri sudah menyurati DPRD, kepala daerah, kejaksaan juga disurati. Demikian dengan (anggaran pengamanan,red) bagi kepolisian, itu juga enggak boleh dipotong," ujar Tjahjo, Rabu (28/10).

Menurut Tjahjo, anggaran pengawasan sangat penting dipenuhi, karena pilkada merupakan wujud demokrasi di daerah berjalan dengan baik. Jangan sampai hanya karena ketiadaan anggaran, pengawasan pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya, tak dapat dilakukan.

"Pengawasan (pelaksanaan pilkada,red) kan dilakukan sampai TPS. Jangan sampai ketika digugat di TPS, tidak ada pengawas,"ujar Tjahjo.

Saat ditanya daerah mana saja yang diduga memotong anggaran pengawasan pelaksanaan pilkada, Tjahjo belum bersedia membeber lebih jauh. Meski begitu sebelumnya Kemdagri katanya, pernah memanggil Gubernur Bengkulu terkait hal tersebut. Setelah dipanggil, akhirnya permasalahan dapat diselesaikan. 

Sementara itu data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setidaknya ada tujuh daerah yang anggaran pengawasannya dipangkas Pemda. Masing-masing Kabupaten Melawi dan Bengkayang (Kalimantan Barat), Manggarai Barat dan Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), Selayar (Sulawesi Selatan), Kepulauan Aru dan Kepulauan Buru Selatan (Maluku).(gir/jpnn)