Ini yang Bakal Terjadi Bila 90 Ribu Honorer Pol PP Dihapuskan, Mengkhawatirkan!

3. Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini PAD sebagai penopang mewujudkan program-program pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya;

4. Terhambat semua pelayanan masyarakat dikarenakan kekurangan PAD;

5. Meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas di daerah.

Lebih lanjut dikatakan Fadlun Abdilah,  program pemerintah pusat saat ini mengoptimalkan pelayanan publik, mengganti tenaga manusia dengan teknologi atau robot sebagai program penyederhanaan birokrasi, sangat tidak berperikemanusiaan.

Selain itu, bertolak belakang dengan tugas dan fungsi Pol PP yang saat ini sebagai pelayan publik di sektor ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

"Pol PP tidak bisa digantikan oleh teknologi dan robot, karena tugas dan fungsinya langsung bersentuhan dengan masyarakat," tegasnya.

Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian 90 ribu tenaga bantuan Pol PP seluruh Indonesia menjadi PNS, agar permasalahan tersebut teratasi.

Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak positif dalam penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat. (esy/jpnn)