Inikah Pertanda Berakhirnya Kekuasaan Muhyiddin Yassin di Malaysia?

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin didesak mundur oleh sejumlah kelompok masyarakat setelah Raja Al Sultan Abdullah menolak penetapan status darurat yang diusulkan oleh pemerintah demi mengendalikan pandemi COVID-19.

PM Muhyiddin mengusulkan agar status darurat diberlakukan di Malaysia setelah adanya lonjakan kasus positif baru. Namun, kalangan oposisi beranggapan permintaan itu merupakan cara pemerintah membekukan parlemen dan menghindari upaya pihak lain yang ingin membuktikan seberapa kuat dukungan legislatif terhadap PM Muhyiddin.

Penolakan Raja Abdullah, bagi sejumlah pihak, semakin mengikis kekuasaan Muhyiddin. Apalagi satu bulan sebelumnya, pemimpin kelompok oposisi, Anwar Ibrahim mengatakan ia telah didukung oleh mayoritas anggota parlemen, termasuk para pembelot dari koalisi partai penguasa.

Dukungan dari suara mayoritas memungkinkan Anwar menjabat sebagai perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru.

Raja Abdullah, yang menolak permintaan Muhyiddin pada Minggu (25/10), juga meminta para politisi untuk mengakhiri kegiatan yang membuat pemerintahan tak stabil.

Menurut raja, pemerintah telah cukup baik menanggulangi pandemi.

Raja juga menekankan rancangan anggaran belanja dan pendapatan negara untuk tahun anggaran 2021 harus segera disahkan oleh parlemen sebelum 6 November 2020.

Sejumlah ketua partai di koalisi pendukung Muhyiddin bersama kalangan oposisi mengkritik penetapan status darurat yang diusulkan perdana menteri. Kelompok itu mendesak Muhyiddin mundur dari jabatannya setelah permintaannya ditolak oleh raja.