Inilah 11 Program Prioritas Pembangunan TNI Tahun 2018
jpnn.com, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menetapkan 11 (sebelas) program prioritas tahun 2018. Program ini ditetapkan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan komitmen kebijakan pemerintah serta kepentingan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional. Termasuk mempertimbangkan Visi dan Misi Panglima TNI yang dihadapkan dengan tugas-tugas TNI maupun alokasi anggaran TNI tahun 2018.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan hal itu pada penutupan Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2018 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).
Rapim TNI dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (23/1/2018) ini mengangkat tema “Dengan Dilandasi Jiwa Kesatria Militan, Loyal, Profesional, Modern dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok.”
Marsekal Hadi menjelaskan sebelas program prioritas dalam rangka pembangunan TNI meliputi revitalisasi program-program di dalam Minimum Essential Force (MEF); penyempurnaan Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; dan pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis kompetensi.
Selain itu, pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan; dan pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority.
Menurut Hadi, prioritas selanjutnya adalah pembangunan unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra; pengembangan sistem operasi Tri Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare. Juga penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; mewujudkan sistem pengadaan Alutsista yang berpedoman pada effect based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta bebas dari KKN.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal Hadi menegaskan TNI perlu mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global.
“Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan professional, serta diperlengkapi dengan Alutsista yang modern,” ujarnya.
TNI perlu mentransformasi diri menjadi organisasi pertahanan negara yang profesional, modern, dan tangguh yang memiliki kemampuan proyeksi regional dan global
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Warga Timor Tengah Selatan Serahkan Senjata & Peluru Aktif ke Korem Wira Sakti