Inilah 14 Catatan DPR Kepada Gubernur BI Terpilih!

Poin kedelapan, kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang mampu menciptakan financial inclusion dan menyeluruh, keseluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok.

Poin kesembilan, BI harus dapat mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri, melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), maupun instrumen kebijakan lainnya, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Yang kesepuluh, dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, terhitung tahun 2014 BI harus memiliki dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing Anggota Dewan Gubernur, dengan desain struktur BI yang lebih efisien dan efektif.

Kesebelas, kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan oleh BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional, dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing, yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan fluktuatif.