Inilah 3 Potensi Konflik TNI-Polri Versi Sosiolog
Sabtu, 09 Maret 2013 – 16:13 WIB
Konsekuensi dari pembenahan kelembagaan ini adalah soal anggaran dan jumlah personil antara TNI-Polri harus beda. Anggaran dan personil TNI menurutnya tidak perlu sebanyak polisi, karena saat ini tidaak ada ancaman dari luar. Sementara Polri, harus memperkuat personilnya, terutama menambah kuota Polwan sebagai garda depan pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketiga, pendidikan. Kurikulum di setiap akademi militer dan polri harus sesuai porsinya masing-masing. Polri mulai dari rekrutmen tidak boleh ada pungutan. "Sekarang kan masih ada. Lalu dalam pendidikan Polri tidak boleh ada perlakuan seperti militer, direndam, dipukul dan semacamnya," ulas Tamrin. (Fat/jpnn)
JAKARTA - Sosiolog UI, Prof Tamrin Amal Tomagola mengemukakan, pemerintah harus tegas dalam mengurai peta konflik antara TNI-Polri. Jika tidak, konflik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menjelang Peringatan Hari Dharma Samudera, KSAL Pimpin Ziarah di TMP Kalibata
- Kemensos Salurkan Bantuan untuk Lansia Terdampak Longsor di Boyolali
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Bambang Widjanarko PKPN Singgung soal Evaluasi Kabinet Merah Putih
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai