Inilah 32 Daerah yang Data Honorernya Bermasalah

JAKARTA--Sebanyak 8.371 honorer K1 yang tersebar di 32 daerah saat ini tengah diinvestigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Turunnya tim BPKP ke lapangan ini, lantaran banyaknya laporan yang masuk berkaitan dengan data tersebut.

"Hasil audit investigasi ke 32 daerah ini, akan dilaporkan BPKP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah itu akan ditetapkan formasinya oleh pak menteri untuk kemudian masuk ke tahap pemberkasan NIP," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di kantornya, Selasa (15/1).

Dijelaskannya, hingga hari ini baru 52 ribu honorer K1 yang telah mendapatkan formasi. Sisanya 18.839 honorer sedang dalam tahap quality assurance, audit tujuan tertentu (ATT), dan verifikasi validasi tahap dua.

"Dari jumlah 18.839 orang itu, ada 8.371 orang yang sedang dicek ke lapangan terutama kebenaran dokumennya. Sebab banyak laporan yang mengatakan, data honorernya palsu artinya mereka bukan honorer yang dibayarkan dengan APBN/APBD," tuturnya.