Inilah 9 Titik Rawan Kecurangan Seleksi CPNS

Praktek perjokian lanjut Tari, juga menjadi titik rawan seleksi CPNS. Joki biasanya menggantikan pelamar sebenarnya pada saat tes. Mereka juga bisa hanya mendampingi dalam ruang ujian.

Titik rawan seleksi CPNS selanjutnya menurut Tari, yaitu pengisian kembali lembar jawaban kerja pelamar tertentu oleh pihak lain setelah pelaksanaan tes. Hal ini bisa terjadi apabila kunci jawaban itu belum disegel.

"Setelah tes berlangsung juga bisa terjadi masalah. Misalnya saja kunci jawaban LJK yang dikirim ke pusat ternyata belum disegel sehingga jawaban bisa diubah," kata Tari.

Titik rawan seleksi CPNS selanjutnya menurut dia, yakni ada pemerasan atau praktek suap oleh pejabat atau pihak tertentu untuk meloloskan seseorang atau sejumlah pelamar. Sehingga bisa dikatakan seleksi CPNS juga sarat politis. "Pegawai yang direkrut dekat dengan bupati," kata Tari.

Adanya penambahan pelamar yang lolos tes pada pengumuman resmi di pemerintah daerah juga menjadi titik rawan seleksi CPNS. "Ada orang yang dinyatakan lulus oleh pemerintah pusat. Nama-namanya ditampilkan di website. Namun pada saat di daerah berubah. Misalnya ada 200 orang lulus tapi 90 orang namanya diganti. Itu kerap terjadi," katanya.

Terakhir menurut Tari, adanya CPNS yang mendapatkan nomor induk pegawai meski tidak mengikuti proses seleksi. "Ketika CPNS sudah lulus masih terjadi permainan untuk mendapat NIP," katanya.

KLPC kata Tari, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, Malang Corruption Watch, POKJA 30 Samarinda, Masyarakat Transparansi Banten, dan Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat juga meminta masyarakat ikut memantau proses seleksi.

"Selain kami yang memantau proses seleksi, kami mengimbau masyarakat ikut memantau. Kalau ada kecurangan masyarakat bisa menghubungi kami," kata Tari. Publik bisa melaporkan kecurangan pada situs http://pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.I'd. (gil/jpnn)